Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, hal tersebut tercantum pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan. Berdasarkan hal ini, PT Perkebunan Nusantara XIV selaku perusahaan mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan UU HPP yang berlaku.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dengan melakukan perhitungan kembali atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap perusahaan dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
Kegiatan ini dimulai dari memperoleh data dari perusahaan dengan metode wawancara kemudian mengolah dan menganalisa daftar penghasilan pegawai tetap diluar gaji pokok seperti tunjangan kemudian semua data penghasilan pegawai tetap perusahaan dan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara XIV sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Hasil dan deskripsi kegiatan ini menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak memasukkan tunjangan konsumsi sebagai penambah penghasilan, sehingga muncul indikasi bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perusahaan mampu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun-tahun berikutnya dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.