Tata Kelola Perusahaan adalah konsep yang menjadi dasar bagi proses dan metode pengelolaan perusahaan, yang mengikuti aturan hukum dan prinsip etika bisnis. Efektivitas Good Corporate Governance terlihat dalam penanganan risiko, pengambilan keputusan, serta pengaturan peraturan yang memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan visi dan misi perusahaan, termasuk perubahan nilai-nilai dalam entitas bisnis yang ada.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tata kelola perusahaan dimensi komitmen terhadap Good Corporate Governance (GCG), struktur dan fungsi dewan direksi, lingkungan pengendalian, serta pengungkapan dan transparansi pada Perumda Air Minum Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan memberikan gambaran secara fakta mengenai penerapan Good Corporate Governance pada Perumda Air Minum Kota Makassar berdasarkan keempat dimensi tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada dimensi Komitmen terhadap tata kelola perusahaan belum sepenuhnya terimplementasi karena pedoman tata kerja yang belum diperbarui berdasarkan jabatan dan fungsi dewan direksi yang baru serta pelanggaran kode etik yang cenderung meningkat. Kemudian pada dimensi struktur dan fungsi direksi sebagian besar diantaranya diterapkan dengan baik, namun perusahaan perlu menyesuaikan penentuan anggota direksi sesuai kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan praktik tata kelola yang berlaku. Selanjutnya, pada dimensi lingkungan pengendalian belum terimplementasi secara optimal yang ditunjukkan melalui evaluasi kinerja oleh Kementerian PUPR yang mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, perusahaan belum memiliki Chief Risk Officer (CRO) secara struktural. Dimensi terakhir yaitu Pengungkapan dan Transparansi belum sepenuhnya terimplementasi, dimana perusahaan perlu mengembangkan fitur-fitur yang memuat informasi lebih detail dan memudahkan pelanggan dalam mengecek tagihan. Mengenai perumusan kebijakan CSR terdapat ketidakpastian standar pelaporan LST yang digunakan, sehingga dapat menimbulkan beberapa resiko dalam pelaporannya. Dalam hal laporan tahunan, prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini tercermin dalam ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses laporan tahunan secara bebas.