Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu produk reformasi perpajakan, di mana reformasi perpajakan merupakan suatu proses yang berjalan secara simultan, mulai dari tahun 1983, 1990, 2000 dan terus bergulir hingga saat ini. Pada dasarnya ada beberapa alasan mengenai adanya urgensi reformasi perpajakan di Indonesia perlu dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya efek dari pandemi Covid-19. Dengan adanya UU HPP ini bertujuan untuk membuat basis pajak yang kuat dan makin merata berdasarkan APBN yang sehat serta berkelanjutan, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terdapat enam ruang lingkup perubahan peraturan salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) yang diberlakukan pada tahun pajak 2022.
Penelitian ini dilakukan dalam masa bulan juni 2022. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu, metode deskripsi kualitatif dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan ilustrasi perhitungan yaitu membandingkan berdasarkan peraturan lama UU PPh dengan UU HPP.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa; Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi karyawan dan karyawan dengan penghasilan di atas Rp 4,5 juta per bulan mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.