Kelancaran kegiatan operasional suatu entitas baik swasta maupun pemerintah diperlukan aset tetap dalam mendukung setiap kegiatannya, sehingga pencapaian tujuan atau visi misi bisa terwujud, seperti halnya SMK 10 Makassar yang memiliki aset tetap seperti peralatan dan mesin. Mengingat aset tetap peralatan dan mesin yang ada di SMK 10 Makassar mempunyai nilai yang sangat cukup tinggi dan data aset tetap sekolah SMK 10 Makassar sering menemui masalah dalam melakukan akuntansi aset tetap, sehingga akuntansi aset tetap sekolah belum tersaji dengan baik dan benar.
Standar Akuntansi yang mengatur aset tetap pada pemerintahan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap mengenai pengakuan, sampai dengan pengungkapan aset tetap pada instansi pemerintahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perlakuan aset tetap terhadap pengeluaran setelah perolehan aset tetap SMK 10 Makassar yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. Tipe kegiatan yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan pengumpulan data secara langsung di SMK 10 Makassar. Sumber data berupa data Barang Milik Negara Peralatan dan Mesin 2020, data pembayaran untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin selama tahun Anggaran 2020 sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deksriptif kuantitatif.
Berdasarkan hasil deskripsi kegiatan disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap SMK 10 Makassar masih terdapat kekeliruan. Semua pengeluaran untuk pemeliharaan ataupun perbaikan akan dicatat sebagai biaya. Perlakuan akuntansi atas capital expenditure dan revenue expenditure belum sesuai dengan PSAP No. 07 akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pengeluaran modal (capital expenditure) belum sesuai dengan PSAP No. 07 dikarenakan belum memenuhi batas minimum kapitalisasi (capitalization thresholds). Begitupun untuk revenue expenditure masih terdapat ketidaksesuaian seperti kesalahan pengakuan revenue expenditure yang seharusnya diakui sebagai capital expenditure.