Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah mempunyai tugas pokok dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga perlu untuk mengenakan pungutan berupa pajak dengan menggali sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam PAD khususnya dari jenis penerimaan PKB dan BBNKB karena kontribusi yang diberikan cukup besar. Hal ini didasari oleh faktor kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menurut Badan Pusat Statistik dan menurut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pungutan PKB dan BBNKB periode 2012-2016 serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang akan diterima periode 2017-2021 dan untuk mengetahui wilayah mana di Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil terhadap PAD tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix) dan bersifat studi deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih yang sangat signifikan atas pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, selama periode 2012-2015 rata-rata selisih jumlah kendaraan bermotor mencapai 1.216.427 unit kendaraan bermotor. Kemudian, selama periode 2012-2016 PKB berkontribusi cukup tinggi berkisar antara 26,85%-29,77% dengan rata-rata 28,08%, sedangkan BBNKB 28,76%-41,93% dengan rata-rata 34,85%. Realisasi PKB yang akan diterima diperkirakan mencapai Rp1.131.243.521.237 tahun 2017 dan terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi Rp1.595.135.998.225. Sedangkan, realisasi BBNKB tahun 2017 Rp1.061.296.001.995 dan menjadi Rp1.630.671.629.734 tahun 2021. Wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD pada tahun 2016 adalah wilayah Makassar dan terkecil adalah wilayah Selayar. Berdasarkan pembagian kode wilayah menunjukkan bahwa wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah wilayah DD sebesar 19,07% dan 18,99%, diikuti oleh wilayah DP sebesar 7,15% dan 6,68% dan wilayah DW sebesar 3,56% dan 3,09% dari keseluruhan penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2016.