Aparat desa terkadang masih bingung mengenai masalah pengisian buku-buku desa. Walaupun banyak regulasi dan sosialisasi yang dibuat khusus untuk desa, sampai saat ini belum cukup membantu kepala desa dan aparatnya. Rendahnya pengetahuan dari aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat untuk tahun 2016. Hal ini ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Sinjai untuk membantu pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan ini dilakukan agar desa dapat mempelajari proses penatausahaan yang telah penulis lakukan sehingga nantinya dapat melakukan penatausahaan dengan baik dan benar sesuai permendagri tersebut. Penatausahaan yang dibuat secara teratur dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa nantinya. Sehubungan dengan itu, kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan dokumen keuangan desa yang dibutuhkan, mengidentifikasi dokumen tersebut, Melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.
Berdasarkan hasil kegiatan dan deskripsi dapat disimpulkan Penatausahaan yang dibuat oleh desa telah sesuai dengan permendagri namun ada beberapa pencatatan yang keliru seperti potongan dan penyetoran pajak yang seharusnya tidak diakukan pencatatan pada buku kas umum dan hanya dicatat pada buku kas pembantu pajak, namun aparat desa juga mencatat pajak tersebut pada buku kas umum selain itu masih lambatnya pencatatan atas penyetoran pajak. Masih ada ketidaksesuaian dengan pencatatan kode rekening. Pemberian kode rekening pada buku kas umum hanya transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja, namun kode rekening yang dicatat aparat desa hanya pada pajak atas belanja desa, itupun kode rekening yang diberikan diawali dengan kode 7 yang semestinya belanja diawali dengan kode 2 dan pendapatan dengan kode 1. Transaksi yg seharusnya tidak kena pajak PPh 22 atas pembayaran pengadaan ATK kantor desa karena dibawa Rp 2jt. Ada juga beberapa transaksi yang salah pencatatan seperti semua pengeluaran atas biaya administrasi dicatat pada pengeluaran pajak pada buku bank desa.