Analisis Standar Belanja digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran agar penetapan anggaran lebih obyektif dan berkurangnya risiko inefisiensi anggaran. Akan tetapi, masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan, salah satunya pemerintah Kabpaten Wajo yang masih belum menggunakan Analisis Standar Belanja. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja seluruh SKPD yang ada.
Penelitian ini dilakukan untuk menilai kewajaran anggaran Kegiatan yang sama pada SKPD yang berbeda pada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2017 dengan menggunakan nilai batas belanja minimum dan batas belanja maksimum. Sehubungan dengan itu, penelitian ini Diwali dengan pengumpulan data berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD, penyetaraan kegiatan ke dalam kegiatan yang sejenis, pembentukan model menggunakan analisis regresi, perumusan Analisis Standar Belanja, dan penilaian kewajaran menggunakan model Analisis Standar Belanja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Analisis Standar Belanja untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah Y = 29.321.579.325 + (Rp. 23.059.973.562 x jumlah kendaraan). Selanjutnya tingkat kewajaran atas anggaran belanja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2017 adalah sebagian besar anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 92% adalah wajar, sedangkan 8% lainnya masuk dalam kategori underfinance atau memiliki kelebihan pembiayaan karena berada di atas batas maksimum belanja yang didasarkan pada Analisis Standar Belanja.