Dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetapnya, PT Dwira Masagena menggunakan sistem online, dimana proses pemotongan dan perhitungan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dengan penggunaan sistem applikasi online yang digunakan oleh perusahaan dan Direktorat Jendral Pajak, maka hampir semua karyawan tidak mengetahui tentang jumlah pajak yang terpotong dari penghasilannya, mereka hanya mengetahui bahwa adanya pajak yang terpotong dari penghasilannya.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang dilakukan oleh PT Dwira Masagena dengan membandingkan undang-undang perpajakan. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21dengan menginput data gaji, tunjangan, penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun ,jaminan kesehatan, penghasilan neto, dan PTKP, dengan menggunakan peraturan Peraturan Ditjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 250/PMK.03/2008 dan Nomor : 101/PMK.010/2016.
Dari kegiatan ini diperoleh hasil bahwa prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetapnya yang dilakukan oleh PT Dwira Masagena belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku sekarang. Perusahaan tidak memasukkan jaminan kesehatan yang ditanggung 4% oleh perusahaan , 1% yang ditanggung oleh karyawan, dan iuran pensiun sehingga terdapat selisih untuk PPh tahun 2017 sehingga terjadi kurang bayar pada tahun tersebut yang dapat merugikan negara.