Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui tax planning yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam membuat strategi perencanaan yang tepat atas biaya-biaya yang tidak boleh diperkurangkan dari penghasilan perusahaan sehingga dapat mengefisienkan jumlah pajak penghasilan yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan di PT Bumi Sarana Beton yang berlokasi di Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan untuk meminimalkan pajak penghasilan PT Bumi Sarana Beton dilakukan dengan dua tahap yaitu mengubah karakteristik biaya non deductible menjadi biaya deductible dan mengubah kebijakan perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Selain itu terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan atas biaya yang seharusnya dikoreksi menurut perpajakan tetapi perusahaan tidak melakukan koreksi agar perusahaan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.