Perilaku Penyelenggara Pelayanan Publik yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah lama menjadi pedoman dan acuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengemban amanahnya menjalankan pelayanan publik. Dengan harapan mampu segera mengubah paradigma pelayanan birokrasi yang selama ini tidak responsif, tidak dapat dipercaya dan tidak berorientasi kepada masyarakat yang dianggap merupakan budaya yang tumbuh subur di birokrasi pemerintahan.
Tujuan penelitian ialahuntuk mengetahui bagaimana perilaku aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 151 orang, dimana dalam hal ini informan 1 orang, yakni Ibu Espa selaku pengawas internal uni layanan paspor Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah pemohon paspor yang datang selama penelitian berlangsung, yakni sebanyak 150 orang. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian statistika deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan kuesioner.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah disimpulkan bahwa perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, dalam hal ini pada Unit Layanan Paspor WNI belum sepenuhnya baik, sesuai dengan indikator kode etik dan perilaku ASN dalam pelayanan publik diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: perilaku santun dan ramah, profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan indikator terakhir yakni tidak menyimpang dari prosedur.