Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pembuatan akta kelahiran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketidaksesuaian antara standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan hasil pelayanan yang diterima masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, serta mengukur tingkat kualitas pelayanan berdasarkan indikator pelayanan publik yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi masyarakat pemohon akta kelahiran dan jumlah sampel sebanyak 272 responden. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan skala Likert lima poin untuk memperoleh nilai rata-rata pada masing-masing indikator pelayanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar operasional prosedur dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran telah berjalan, namun belum optimal. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,53 menunjukkan kategori “Kurang Baik”. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek kompetensi pelaksana. Sementara itu, indikator dengan nilai terendah terdapat pada aspek waktu penyelesaian, yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara hasil pelayanan dengan standar yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan meliputi ketidaktepatan waktu, kurangnya inovasi berbasis digital, serta minimnya transparansi informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar meningkatkan konsistensi penerapan SOP, memperkuat sistem pengawasan internal, dan memberikan pelatihan kepada pegawai agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.