Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquefied Petrolum Gas (LPG) Berdasarkan PMK Nomor 220 Tahun 2020 dan PMK Nomor 62 Tahun 2022 pada PT XYZ agar Perusahaan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPN-nya serta membayar denda terlambat yang dikenakan dari PPN yang terlambat di setor.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif kuantitatif. Metode Deskriptif Kuantitatif tersebut merupakan metode yang bertujuan dalam mengumpulkan serta mengolah data berupa angka agar dapat menggambarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti ialah menganalis variabel, melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquefied Petrolum Gas (LPG), menganalisa dan menghitung sanksi terlambat menyetor dan melaporkan PPN, melakukan perbandingan, melaporkan PPN terutang, dan menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total Kredit Pajak Pertambahan Nilai Keluaran PT XYZ dari tahun 2021 sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp87.681.744,00. Dengan sanksi administrasi yang dikenakan oleh PT XYZ sebesar Rp27.132.252,00. Dengan demikian, total PPN Terutang yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah Rp114.813.996,00. Dampak yang diterima oleh PT XYZ sebelum menghitung, menyetor dan melaporkan PPN dari penjualan tabung LPG tiga kilogram ke agen ialah PT XYZ perusahaan dikenakan sanksi yang cukup besar karena tidak pernah melakukan kewajibannya, perusahaan bisa mendapat panggilan dari pengadilan pajak karena tidak pernah menyetor dan melaporkan Pajak perusahaan. Setelah perusahaan melakukan kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak maka, PT XYZ dapat bebas dari sanksi administrasi dalam pelaporan pajak di masa depan dan mengurangi risiko terlibat dalam sengketa pajak di pengadilan pajak.