Aset sejarah merupakan aset yang memiliki nilai signifikan dari segi sejarah, budaya, atau arsitektur, yang ditujukan untuk pelestarian dan pemeliharaan bagi generasi mendatang. Aset ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomis, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan warisan budaya suatu bangsa. Dalam konteks penelitian ini, Gedung MULO di Sulawesi Selatan menjadi fokus utama sebagai contoh aset sejarah yang juga digunakan untuk operasional, sehingga memunculkan perbedaan dalam perlakuan dan pelaporan akuntansi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Makassar. Proses analisis data melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan akuntansi terhadap Gedung MULO, sebuah aset bersejarah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung MULO diakui sebagai aset tetap dengan penilaian awal berdasarkan nilai wajar saat perolehan, yakni Rp8.141.130.802,00 untuk gedung dan Rp37.800.000.000,00 untuk tanah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah ini tidak tercantum secara terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan, melainkan dijelaskan dalam KIB. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.