Analisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan evaluasi terhadap sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan sisi pendapatan, pemerintah Kabupaten Maros tergolong memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi pada pemerintah pusat yang artinya Kabupaten Maros masih belum mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri dan berdasarkan sisi belanja, belanja operasi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal yang artinya fokus anggaran lebih banyak pada operasional rutin dibandingkan pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil analisis kinerja pelaksanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Maros menggunakan rasio keuangan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu penulis mendeskripsikan mengenai kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memaparkan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dalam suatu uraian. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data hasil analisis dokumen dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Maros pada tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah sekali. Tingkat efektivitas PAD secara rata-rata masih tergolong kurang efektif. Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif kecuali pada tahun 2020. Pertumbuhan total pendapatan tumbuh secara positif pada tahun 2019, 2022, serta 2023 dan tumbuh secara negatif pada tahun 2020-2021. Tingkat derajat desentralisasi secara rata-rata masih tergolong kurang. Tingkat keserasian belanja daerah secara umum mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belanja operasi khususnya untuk belanja pegawai.