Gedung Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah salah satu gedung publik yang berfungsi sebagai Markas Besar Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Gedung ini merupakan salah satu bangunan penting bagi pemerintah kota dan masyarakat, namun dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kendala yang mempengaruhi kondisi gedung ini, antara lain rusaknya fasilitas yang menyebabkan tidak nyaman bagi pengguna dan pengunjung serta kurangnya pemeliharaan seperti, pembersihan, perbaikan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana kinerja unit pemeliharaan yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan melihat kondisi gedung secara visual, wawancara dan penilaian pengguna gedung. Hasil persentase kesesuaian menunjukkan bahwa beberapa aspek pemeliharaan dan perawatan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan menteri PU Nomor: 24/PRT/M/2008. Bobot kesesuaian peraturan menteri dengan Kondisi di lapangan untuk komponen arsitektural sebesar 25%, Bobot kesesuaian peraturan menteri dengan Kondisi di lapangan untuk komponen mekanikal dan elektrikal sebesar 39%, Bobot kesesuaian peraturan menteri dengan Kondisi di lapangan untuk Sistem Pelaksanaan, waktu pekerjaan, dan Tenaga Kerja dan standar teknis pemeriksaan dan komponen bahan Bangunan 54%, secara keseluruhan kinerja unit pemeliharaan mendapatkan nilai sebesar 39% dengan kriteria kurang baik.