Tata kelola perusahaan pada perusahaan BUMN memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Efektivitas tata kelola perusahaan yang baik dapat tercapai melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu perusahaan BUMN dalam mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan daya saing, dan membangun kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan implementasi tata kelola perusahaan pada PT Intan Sejahtera Utama. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber evaluasi dan referensi untuk membantu perusahaan meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan implementasi tata kelola perusahaan pada PT Intan Sejahtera Utama (PT ISMA) secara keseluruhan telah terimplementasi dengan cukup baik. Pada dimensi komitmen terhadap GCG terimplementasi dengan cukup baik, namun masih terdapat indikator belum terimplementasi dengan baik yaitu kode/prosedur tata kelola perusahaan. Hal ini terjadi karena ketidakpatuhan pegawai terhadap kode atau prosedur tata kelola, termasuk kedisiplinan waktu dan pelanggaran SOP. Pada dimensi sturuktur dan fungsi dewan direksi semua indikator telah diterapkan dengan baik, ditunjukkan melalui wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, lingkungan pengendalian terdapat indikator belum terimplementasi dengan baik yaitu, fungsi audit internal dan manajemen risiko. Hal ini karena perusahaan tidak memiliki secara langsung auditor internal dan hanya bergantung pada auditor internal dari Pelindo. Selain itu, perusahaan tidak memiliki chief risk officer (CRO) yang secara khusus mengelola risiko perusahaan. Kemudian, pada dimensi Transparansi dan pengungkapan, semua indikator telah terimplementasi dengan baik. Pada dimensi Perlakuan terhadap pemegang saham minoritas, belum terimplementasi dengan baik karena perusahaan tidak memberikan hak lain selain hak suara pada pemegang saham minoritas, dan perusahaan tidak memiliki program khusus yang melibatkan pemegang saham minoritas. Dimensi terakhir yaitu tata kelola keterlibatan pemangku kepentingan belum sepenuhnya terimplementasi yaitu pada indikator mekanisme pengaduan dan standar internasional. Perusahaan diharapkan menyediakan mekanisme pengaduan terhadap komunitas terkena dampak dan menerapkan standar tentang perlibatan pemangku kepentingan.