KPN Perintis Makassar adalah salah satu koperasi yang menerapkan sistem syariah untuk usaha pinjaman pembiayaan murabahah dalam kegiatan operasionalnya. Namun hingga saat ini KPN mengalami dilema dalam penerapan pembiayaan tersebut disebabkan adanya ketidakyakinan pihak KPN bahwa apakah ketentuan-ketentuan yang mereka terapkan selama ini telah sesuai dengan PSAK syariah 102 ataukah belum, mengingat KPN tergolong lembaga baru yang menggunakan sistem syariah untuk pinjaman murabahah, tepatnya pada 2018 silam. Oleh karena itu, KPN Perintis Makassar memerlukan peninjauan untuk memastikan kesesuaian ketentuan akad murabahah yang diatur dalam PSAK 102 dan yang selama ini mereka terapkan.
Kegiatan ini dilakukan untuk menerapkan PSAK 102 untuk akad murabahah di KPN Perintis Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan ketentuan yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.
Berdasarkan hasil deskripsi kegiatan diketahui bahwa ada beberapa bagian yang terdiri dari mekanisme pembiayaan dan unsur penerapan akad murabahah yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, beberapa bagian lain telah sesuai dengan pedoman PSAK 102.