HASANING (06 48 118),. Prosedur Pengadaan Barang Pemerintah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, dibimbing oleh Nurniah, S.E., M.SA., Ak., dan Dra. Afdaliah, M.M.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengadaan barang pemerintah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang pemerintah di Universitas Hasanuddin.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan bersifat analisis deskriptif, melalui teknik analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang di Universitas Hasanuddin belumlah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, karena pada tahap persiapan tidak semua proyek diumumkan dimedia massa. Pada pemaketan tidak dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya (Biro Adm. Keuangan) tetapi dilaksanakan oleh pihak lain (Bagian Perlengkapan). Pada tahap pelaksanaan kontrak, baik penyedia barang pemerintah maupun pengguna barang tidak melaksanakan materi secara maksimal. Sedangkan pada tahap penyelesaian, kurangnya tenaga pengawas pengadaan barang ke pengguna barang menjadi kelemahan di Unhas, disamping itu pada tahap ini pihak penyedia barang memberikan hanya garansi barang. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang di Universitas Hasanuddin ada dua yaitu pertama, kurangnya petugas pengawasan terhadap barang mulai dari pemasukan penawaran sampai barang berada ditangan user sehingga pengadaan barang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kedua adanya kelemahan materi dari PP Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.