Setiap proyek konstruksi di Indonesia tentunya mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat program yang mengatur keselamatan konstruksi, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2021 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Pada Proyek Pembangunan Gedung Education Center Tahap II FISIP UNHAS masih kurang dalam penerapan SMKK sehingga perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan melakukan peningkatan penerapan SMKK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima elemen SMKK. Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Education Center Tahap II FISIP UNHAS dengan melakukan observasi dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat penerapan SMKK. Penilaian kriteria untuk pencapaian 0-59% masuk dalam kategori kurang, pencapaian 60-84% masuk dalam kategori baik, dan 85-100% masuk dalam kategori memuaskan. Selanjutnya melakukan evaluasi penerapan SMKK dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait serta memberikan solusi untuk meningkatkan penerapan SMKK. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat penerapan SMKK pada Proyek Pembangunan Gedung Education Center Tahap II FISIP UNHAS sebesar 54,49% yang masuk dalam kategori kurang. Nilai persentase pencapaian tertinggi diperoleh variabel Dukungan keselamatan konstruksi sebesar 69,17% sedangkan nilai persentase pencapaian terendah diperoleh variabel Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK sebesar 27,36%. Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan karena kurang rutinnya pelaksanaan safety morning talk dan rapat khusus keselamatan konstruksi, tidak optimalnya penerapan K3, kurangnya pengadaan fasilitas kesehatan, tidak adanya dokumen terkait IBPRP, tidak adanya kebijakan dan peraturan yang mengatur keselamatan konstruksi secara khusus dan tidak dilaksanakan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi. Untuk meningkatkan penerapan SMKK maka perlu dilakukan pengadaan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), pengendalian risiko, pelaksanaan sosialisasi terkait K3, pengadaan personel keselamatan konstruksi, pengadaan fasilitas kesehatan, dan melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala.