Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko kredit pada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Capta Mulia Abadi di Toraja Utara tahun 2024, dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.03/2019. Fokus penelitian diarahkan pada lima pilar utama manajemen risiko, yaitu: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, (3) proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, (4) sistem pengendalian internal, serta (5) sistem informasi manajemen risiko.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, serta telaah dokumentasi internal bank. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil lapangan dengan ketentuan SEOJK dan teori manajemen risiko perbankan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif BPR telah melaksanakan sebagian besar ketentuan SEOJK, seperti penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pelaporan risiko. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal. Kelemahan utama terdapat pada aspek identifikasi risiko yang belum berbasis peta risiko, pengukuran risiko yang hanya mengandalkan rasio Non-Performing Loan (NPL), pemantauan risiko yang masih bersifat reaktif, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta sistem informasi manajemen risiko yang masih manual. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya rasio NPL, yang meskipun menurun dari 4,56% pada tahun 2023 menjadi 3,65% pada tahun 2024, tetap memberikan tekanan terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas bank.
Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi manajemen risiko kredit di BPR sangat ditentukan oleh kompetensi SDM, kualitas kebijakan yang adaptif, serta dukungan sistem informasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan pelatihan SDM, digitalisasi sistem informasi risiko, serta penerapan mekanisme early warning system direkomendasikan sebagai langkah strategis untuk menekan risiko kredit dan menjaga keberlanjutan usaha BPR.