Perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi publik maupun privat untuk menerapkan tata kelola sistem informasi yang efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis guna menjamin keamanan data, peningkatan layanan, serta pengambilan keputusan yang akuntabel. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengandalkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk mendukung transparansi dan akurasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun, implementasi SIMAN di beberapa instansi, termasuk KPKNL Makassar, masih menghadapi kendala teknis dan tata kelola yang belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan tata kelola SIMAN di KPKNL Makassar menggunakan framework COBIT 2019 pada enam domain prioritas hasil design factor, yaitu EDM03, APO12, APO13, DSS04, DSS05, dan MEA03, sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai posisi kematangan tata kelola saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola SIMAN dari perspektif proses layanan TI, pengendalian internal, serta efektivitas koordinasi antarunit.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif pengumpulan data kuesioner dan wawancara terstruktur berdasarkan model Capability Level COBIT 2019, didukung dengan RACI Chart dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola SIMAN berada pada Level 4 (Predictable Process) dengan kesenjangan satu tingkat menuju Level 5 (Optimizing Process). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tata kelola telah berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan terukur, dengan kekuatan pada aspek kesinambungan layanan dan efektivitas kontrol internal. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya integrasi strategi TI dengan tujuan organisasi serta keterbatasan koordinasi antarunit, yang perlu ditingkatkan melalui inovasi dan pengembangan kompetensi SDM TI.