Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks instansi pemerintah di Indonesia, penerapan GCG bukan hanya tuntutan regulasi, melainkan juga kebutuhan untuk menjamin efektivitas birokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar sebagai salah satu unit strategis dalam pengelolaan kepegawaian nasional perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG berjalan sesuai pedoman agar tata kelola organisasi lebih profesional dan berintegritas.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness) pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen yang dilakukan antara Januari hingga Juni 2025.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah didukung oleh platform digital, meskipun distribusi informasi masih bersifat hierarkis; akuntabilitas sudah terstruktur tetapi masih berfokus pada prosedur dibandingkan hasil; tanggung jawab tercermin melalui pembagian tugas yang jelas namun masih memerlukan penguatan pengembangan kompetensi; independensi umumnya terjaga, tetapi faktor non-teknis terkadang mempengaruhi keputusan penempatan pegawai; dan keadilan telah didorong melalui sistem merit, namun masih dirasakan tidak konsisten oleh sebagian pegawai.
Secara keseluruhan, penerapan GCG berbasis TARIF di BKN Regional IV telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun diperlukan perbaikan dalam pemerataan akses informasi, peningkatan akuntabilitas berbasis hasil, penguatan kompetensi, serta penjaminan pengambilan keputusan yang objektif. Kontingensi dari penelitian ini adalah bahwa implementasi GCG di sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi, budaya organisasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam keterkaitan antara penerapan GCG dengan kinerja birokrasi, tingkat kepuasan pegawai, serta efektivitas pelayanan publik dalam jangka panjang.