RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas pembelian barang dan jasa pada instansi pemerintahan, khususnya di Kantor Dinas XYZ Kota Makassar. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendaharawan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan Pajak Penghasilan telah dilakukan sesuai prosedur, dimana setiap transaksi pembelian barang dikenakan potongan pajak sesuai tarif yang berlaku. Selanjutnya, penyetoran pajak dilakukan dengan tepat waktu , serta pelaporan dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) tepat waktu. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala seperti kesalahan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak, dan penggunaan tarif yang sesuai serta kurangnya pemahaman bendaharawan terhadap perubahan regulasi perpajakan terbaru, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara umum kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dilaksanakan, diperlukan peningkatan pemahaman dan kedisiplinan bendaharawan dalam menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang terus diperbarui.