Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri sekaligus mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ketergantungan masyarakat terhadap bensin menyebabkan meningkatnya konsumsi minyak bumi, kelangkaan pasokan, dan tingginya emisi gas buang. Oleh karena itu, LPG dipilih sebagai alternatif bahan bakar karena memiliki nilai kalor lebih tinggi, efisiensi energi yang lebih baik, serta emisi pembakaran yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Secara teknis, bensin memiliki beberapa kelemahan, seperti pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas berbahaya (CO, HC, dan NOx), ketergantungan pada rasio udara–bahan bakar yang presisi, serta kontribusinya terhadap emisi CO₂ penyebab efek rumah kaca. Dari sisi ekonomi, bensin juga rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan menambah beban subsidi negara.
Sebaliknya, LPG yang tersusun dari propana (C₃ H₈ ) dan butana (C₄ H₁ ₀ ) memiliki nilai kalor 11.220 kkal/kg, lebih tinggi dari bensin (9.530 kkal/kg), serta menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. LPG tidak beracun, tidak berwarna, dan mudah terbakar, tetapi memiliki risiko kebocoran yang dapat menyebabkan kebakaran sehingga memerlukan sistem keamanan tambahan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LPG pada sepeda motor empat tak mampu menurunkan konsumsi bahan bakar, menekan kadar emisi karbon monoksida, dan tetap menjaga performa mesin yang sebanding dengan bensin. Dengan demikian, konversi bahan bakar bensin ke LPG merupakan langkah strategis yang mendukung efisiensi energi, menekan polusi udara, dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.